STRATEGI KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK DALAM MENINGKATKAN AKUNTABILITAS KINERJA PADA PEMERINTAH KOTA AMBON
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Ambon, serta untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor apa saja yang menjadi strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Ambon. Dengan menggunakan pendekatan teknik penelitian kualitatif deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa Strategi Pemerintah Kota Ambon adalah perlu dilakukan adalah : a) Meningkatkan perilaku dan profesionalisme aparatur pemerintah, b) Mengembangkan kebijakan pelayanan publik yang tidak terlalu prosedural dan rumit dan C) Selain kedua hal tersebut di atas, pemerintah hendaknya mempertimbangkan untuk meningkatkan penyediaan fasilitas yang mendukung kualitas pelayanan publik tersebut dalam upaya meningkatkan pelayanan publik. Pentingnya akuntabilitas dalam menilai kinerja suatu organisasi pemerintah, baik jangka pendek maupun jangka panjang, sehingga diperlukan laporan pertanggungjawaban yang dapat mengetahui kinerja dan permasalahan yang ada terkait pencapaian visi dan misi suatu instansi dimana permasalahan tersebut dapat terjadi.
References
[2] Allison, M. and Kaye, J. (2005) Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Nirlaba. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
[3] Amins, A. (2012) ‘Manajemen Kinerja Pemerintah Daerah, LaksBang PRESSindo’. Yogyakarta.
[4] Anwaruddin, D.A. and Ed, M. (2003) ‘Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Reformasi Birokrasi Oleh : Pendahuluan Kondisi Pelayanan Publik di Indonesia’, (6), pp. 15–34.
[5] Gedeona, H.T. (2011) ‘Strategi Penyusunan Standar Pelayanan Publik dengan Pendekatan Partisipasi Masyarakat dan Stakeholders’, Journal Ilmu Administrasi, VIII(3), pp. 300–311.
[6] Idawati, W. (2017) ‘Perencanaan Strategik Untuk Tercapainya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah’, Jurnal Akuntansi Bisnis, 3(2), pp. 15–34. Available at: https://journal.ubm.ac.id/index.php/akuntansi-bisnis/article/view/403.
[7] Kamaruddin, S., H, J. and Ahmad, M. (2019) ‘STRATEGI DALAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK: Dimensi, Konsep, Indikator dan Implementasinya’, ResearchGate, (June), p. 168. Available at: https://books.google.co.id/books?id=U06rDwAAQBAJ&hl=id&sitesec=reviews%0D.
[8] Larasati, E. (2013) ‘Demokrasi dan Regulasi Pelayanan Publik di Indonesia’, Diponegoro University Institutional Repository [Preprint].
[9] Moleong, L.J. (2011) ‘Metodologi Penelitian Kualitatif, cetakan XXIX’, Bandung: PT. Remaja, Rosdakarya [Preprint].
[10] Oxborne, D. and Gaebler, T. (1995) ‘Reinventing government’, Journal of Leisure Research, 27(3), p. 302.
[11] Riani, N.K. (2021) ‘STRATEGI PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK’, 14(1), pp. 1–13.
[12] Riantiarno, R. and Azlina, N. (2019) ‘FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten …’, Pekbis Jurnal, 3(3), pp. 560–568. Available at: http://eprints.umpo.ac.id/4798/.
[13] Sedarmayanti, M.S. (2010) ‘Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil’, Refika Aditama, Jakarta [Preprint].
[14] Semil, N. (2018) Pelayanan prima instansi pemerintah: kajian kritis pada sistem pelayanan publik di Indonesia. Prenada Media.
[15] Sinambela, L.P. (2008) ‘Reformasi pelayanan publik’.
[16] Sjafrizal (2009) Teknik praktis penyusunan perencanaan pemerintah daerah. Baduose Media.
[17] Tefa, G. (2016) ‘Penerapan Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga (Studi Kasus Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur)’, Jurnal Politikologi, 3(1), pp. 67–79.
[18] Uno, H.B. and Nina Lamatenggo, S.E. (2022) Teori kinerja dan pengukurannya. Bumi Aksara.
