HUKUM CAMBUK BAGI MASYARAKAT ADAT ACEH DIKAITKAN DARI HUKUM ISLAM
Abstract
Hukum Adat merupakan keseluruhan aturan tingkah laku masyarakat yang berlaku dan mempunyai sanksi dan belum dikodifikasikan. Hukum Islam adalah salah satu hukum yang digunakan oleh Pemerintah Aceh dalam penegakan hukum Syari’ah. Tujuan penelitian ini adalah Sejauhmana penerapan hukum cambuk yang dilakukan oleh peraturan pemerintah Aceh terhadap terpidana dalam hal pelanggaran hukum Islam,Mengapa ada perbedaan hukuman cambuk dalam suatu putusan, dan apakah ini ada kaitanadat dalam hukum syariah di Aceh. Berdasarkan hasil penelitian bahwa hukum cambuk yang diberlakukan pada Qanun No. 6 Tahun 2014Tentang Hukum Jinayat tidak mendapat penolakan dari masyarakat Kutacane. Penegakan Qanun No. 6 Tahun 2014 dilakukan oleh Polisi Wilayatul Hisbah yang merupakan bagian dari Polisi Pamong Praja. Untuk penentuan hukuman pada terdakwa dilakukan oleh Majelis Hakim dalam persidangan. Penerapan hukum cambuk Qanun No. 6 Tahun 2014 diharapkan dapat menyebabkan efek jera terhadap pelaku serta menjadi contoh agar masyarakat Aceh tidak melanggar Qanun No. 6 Tahun 2014. Pada penerapannya hukum cambuk yang diterapkan pada pelanggar Qanun No. 6 Tahun 2014 diberikan hukuman yang berbeda-beda sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa
References
[2] Ancok, D., & Suroso, F. N. (1995). Psikologi islami: Solusi islam atas problem-problem psikologi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
[3] Crossley, M. L. (2000). Introducing narrative psychology: Self, trauma and the construction of eaning. Buckingham : Open University Press.
[4] Danial. (2012). Qanun jinayah Aceh dan perlindungan HAM (kajian yuridis-filosofis). Jurnal Kajian Hukum Islam, 6(1), 85-98.
[5] Dinas Syariat Islam Aceh. (2015). Hukum jinayat dan hukum acara jinayat. Banda Aceh: Naskah Aceh.
[6] Fadlia, F., & Ramadani, I. (2018). The Qanun jinayat discriminates against women (victims of rape) in Aceh, indonesia. Journal of Southeast Asian Human Rights, 2(2), 448-470.
[7] Gubernur Aceh. (2014). Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1268/1127
[8] Gubernur Aceh. (2015). Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Berkaitan Dengan Syari’at Islam Antara Pemerintahan Aceh Dan Pemerintahan Kabupaten/Kota.
[9] Idrus, M. (2009). Metode penelitian ilmu sosial. Yogyakarta: Erlangga.
[10] Hartanto, D. A. (2016). Kontribusi hukum Islam dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia (Studi pidana cambuk di Nanggroe Aceh Darussalam). Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, 1(2), 171-192.
[11] Lewin, K. (1936). A dynamic theory of personality. New York: McGraw Hill.
[12] Mahdi. (2011). Sistem hukum penegakan Qanun jinayah di Aceh. Media Syariah, 13(2), 179-192.
[13] Muhammadin, F. M., Wicaksono, D. A., Sari, A. C. F., & Ayutama, O. A. (2018). Lashing in Qanun aceh and the convention against torture: A critical appraisal. Jurnal Media Syariah, 7(1), 11-24.
[14] Mahkamah Syari’ah Kutacane. (2022). Data Perkara Jinayat yang diterima dan diselesaikan pada Mahkamah Syari’ah Kutacane Tahun 2018 s/d Tahun 2021.
[15] Nurbaiti, N., Wahyuni, W., Rizki, M., & Nisa, H. (2020). Pandangan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Hukuman Cambuk Di Aceh. Indigenous: Jurnal Ilmiah Psikologi, 4(2), 96–104. https://doi.org/10.23917/indigenous.v4i2.6482
[16] Taryadi, T. (2020). Efektifitas Pelaksanaan Eksekusi Hukuman Cambuk Terhadap Pelaku Jinayat Di Kabupaten Aceh Tamiang Dalam Perspektif Qanun Hukum Acara Jinayah. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 15(2), 171–189. https://doi.org/10.33059/jhsk.v15i2.2313
