MEKANISME PENGADUAN DAN RESPONSIVITAS KINERJA PEGAWAI PADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BANDUNG

  • Andianti Annaafi UIN Sunan Gunung Djati Bandung
  • Engkus Engkus UIN Sunan Gunung Djati Bandung
  • Mohamad Ichsana Nur UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Keywords: Mekanisme Pengaduan, Responsivitas Kinerja, Pelayanan Publik

Abstract

Pelaksanaan pelayanan publik tentunya harus berjalan secara efektif dan efisien juga sesuai dengan peraturan serta kebijakan yang ada. Keterlambatan pelaksanaan tugas menjadi kendala dalam pelayanan publik, dalam hal ini pemerintah serta instansi menyediakan layanan pengaduan bagi masyarakat untuk mengatasi keterlambatan pengerjaan tugas dan layanan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengaduan yang disedikan oleh instansi terkait serta bagaimana responsivitas kinerja pegawai dalam pelayanan publik pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung. Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui observasi, wawancara serta studi literatur/pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan pengaduan masyarakat pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung telah sesuai dengan aturan yaitu dengan memanfaatkan beberapa media seperti melaui nomor hotline yang telah disediakan, melalui tatap muka secara langsung, juga melalui aplikasi. Kendala keterlambatan pengerjaan tugas disebabkan karena volume tugas lebih banyak daripada jumlah sumber daya manusia sehingga menyebabkan overload, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai persyaratan yang diperlukan sehingga menyebabkan masyarakat bolak-balik melengkapi persyaratan menjadikan pelayanan tidak berjalan secara efektif dan efisien, perlunya perbaikan sistem yang kerap error menyebabkan pelayanan menjadi terhambat. Namun sejauh ini, keterlambatan pelayanan yang tertunda hingga bertahun-tahun dapat diselesaikan dengan adanya layanan pengaduan masyarakat.

References

[1] Kamarudin, S. 2019, Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Konsep Dimensi Indikator dan Implementasinya. K. Sellang, Dkk
[2] Mursalim S. W. 2018, Analisis Manajemen Pengaduan Sistem Layanan Sistem Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) di Kota Bandung. Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi, 15(1) https://doi.org/10.31113/jia.v15i1.128
[3] Engkus, E, & Ulfaj, N. 2019, Analisis Kinerja Pegawai Bagian Pelayanan Di PT. Pos Indonesia (PERSERO) Kantor Pos Subang, Ministrate: Jurnal Birokrasi Dan Pemerintahan Daerah, 1(!) https://doi.org/10.15575/jbpd.v1i1.6313
[4] Irawan, B. 2017, Analisis Pelaksanaan Pengaduan Masyarakat Di Kantor Samsat Kota Samarinda. Jurnal Administrative Reform, 5(1). https://doi.org/10.52239/jar.v5i1.611
[5] Wibowo, A., & Purnomo, A. 2007, Mekanisme Komplain Agar Pelayanan Publik Lebih Memihak Masyarakat Miskin.
[6] Utomo, S. D. 2008. Penanganan Pengaduan Masyarakat Mengenai Pelayanan Publik. Jurnal Ilmu Administrasi Dan Organisasi, 15.
[7] Ombudsman. 2020, Laporan Tahunan 2020 Ombudsman Republik Indonesia. In Mengawal Pelayanan Publik di masa Covid-19.
[8] Ombudsman. 2021, Laporan Tahunan 2021 Ombudsman Republik Indonesia. In Laporan Triwulan I 2021 (p. 11). Jakarta.
[9] Romli, O. 2021, Romli, O. (2021). BPN, Pelayanan Publik Terburuk. Mediakasasi. Retrieved from https://mediakasasi.com/bandung-raya/1098/bpn-pelayanan-publik-terburuk.html
[10] Nursilawati, S. 2019, Kinerja Ombudsman perwakilan Provinsi Jawa Barat: Studi kasus pengawasan pelayanan publik di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bandung. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
[11] Yulianti, M. 2016, Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung. Universitas Pasundan.
[12] Dwiyanto, A. 2006, Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
[13] Hayati, L. N. 2012, Kinerja Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman Dalam Penerbitan Sertifikat Tanah. Universitas Negeri Yogyakarta.
[14] Widowati, N. 2020, Telaah Kinerja P3M (Pusat Pengelolaan Pengaduan Masyarakat) Dalam Menyampaikan Keluhan Pelayanaan Di Kota Semarang. Public Administration Journal of Research, 2(1). https://doi.org/10.33005/paj.v2i1.32
[15] Hidayatullah, S., Anhar, H. D., & Sugiannor. 2021, Analisis Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Masyarakat Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu Kota Banjarmasin. Universitas Islam Kalimantan.
[16] Ishak, D., Maolani, D. Y., & Engkus. 2017, Konsep kinerja dalam studi organisasi publik. Jispo, 7(2).
[17] Engkus, E. 2019, Implementasi Kebijakan Disiplin Pegawai Di Balai Latihan Kerja Mandiri Provinsi Jawa Barat. Media Bina Ilmiah, 14(4). https://doi.org/10.33758/mbi.v14i4.346
[18] Engkus, E., & Syamsir, A. 2021, Public organizational performance: Policy implementation in environmental management in Bandung City. Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik, 34(4). https://doi.org/10.20473/mkp.v34i42021.380-394
[19] Silalahi, U. 2012, Metode Penelitian Sosial. Bandung: Refika Aditama.
[20] BPN, Kabupaten Bandung. 2021, Laporan Kinerja Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung 2021.
Published
2022-12-02
How to Cite
Annaafi, A., Engkus, E. and Nur, M. I. (2022) “MEKANISME PENGADUAN DAN RESPONSIVITAS KINERJA PEGAWAI PADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BANDUNG”, Jurnal Ilmiah Hospitality, 11(2), pp. 443-456. doi: 10.47492/jih.v11i2.2250.
Section
Articles