DAMPAK IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PPKM BAGI SUPIR ANGKUTAN KOTA TRAYEK CICAHEUM-CILEUNYI KOTA BANDUNG
Abstract
Pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi percepatan penularan, namun jumlah orang yang terkena virus Covid-19 masih tinggi. Sebagai langkah strategis, pemerintah membuat kebijakan baru yang diharapkan dapat menekan angka positif COVID-19 di Indonesia, yaitu Kebijakan PPKM. Salah satu yang terkena dampak kebijakan PPKM adalah moda transportasi kota jalur Cicaheum-Cileunyi. Teori yang dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah teori Implementasi Kebijakan Menurut Van Meter Van Horn (1994). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak implementasi kebijakan PPKM bagi supir angkutan kota pada trayek Cicaheum-Cileunyi. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. hasil dari penelitian ini terdapat 6 variabel implementasi yang sudah dilaksanakan, namun masih terdapat kekurangan atau tidak sesuai dengan yang diharapkan, karena kebijakan dibuat secara top-down. Dampak yang dirasakan pengemudi angkutan kota dari kebijakan PPKM ini adalah pengemudi angkutan kota merasa sangat dirugikan, karena aktivitas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terbatas.
References
[2] Akbar, M. F., & Mohi, W. K. (2018). Studi Evaluasi Kebijakan (Evaluasi Beberapa Kebijakan di Indonesia) (Issue March).
[3] Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan : Apa, mengapa Bagimana. Jurnal Adminstrasi Publik, 1(1), 1–11. https://media.neliti.com/media/publications/97794-ID-implementasi-kebijakan-apa-mengapa-dan-b.pdf
[4] Anggara, S. (2015). Metode Penelitian Administrasi. CV Pustaka Setia.
[5] Anggraeni, D. (2021). Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Sektor Moda Transportasi Darat (Bus AKAP). Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, 2(7). https://doi.org/10.36418/jist.v2i7.198
[6] Djausal, G. P., Larasati, A., & Muflihah, L. (2020). Strategi Pariwisata Ekologis Dalam Tantangan Masa Pandemik Covid-19. Jurnal Perspektif Bisnis, 3.
[7] Edward III, G. C. (edited). (1984). Public Policy Implementing. Jai Press Inc, London-England.
[8] Engkus, Suparman, N., Sakti, F. T., & Anwar, H. S. (2019). Covid-19: Kebijakan Mitigasi Penyebaran Dan Dampak Sosial Ekonomi Di Indonesia. Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9), 1689–1699.
[9] Grindle, M. S. (1980). Politics and Policy Implementation in The Third World. Princnton University Press.
[10] Hadiwardoyo. (2020). Kerugian ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19. Journal of Business and Entrepreneurship, 2.
[11] Ishak, D., Maolani, D. Y., & Engkus. (2017). Konsep kinerja dalam studi organisasi publik. Jispo, 7(2), 101–120.
[12] Islamy, I. (2003). Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Bina Aksara.
[13] Kusno, F. (2020). Global political economiy crisis impact of pandemic covid-19. Anterior Jurnal, 2.
[14] Laksana, M. W. (2021). Krisis PPKM Darurat Di Pulau Jawa : Bagaimana Para Gubernur Mengkomunikasikannya Melalui Instagram? Jurnal Birokrasi & Pemerintahan Daerah, 3.
[15] Instruksi Menteri Dalam Negeri, (2021).
[16] Nurdiana, A. (2021). Pengaruh Pandemi Covid-19 terhadap Pendapatan Angkutan Umum (Studi Kasus terminal Pakupatan Kota Serang).
[17] Sabatier, P. (1986). “Top down and Bottom up Approaches to Implementation Research.” Journal of Public Policy, 6, 21–48.
[18] SITI NURJANNAH W. (2021). DINAMIKA PENDAPATAN SOPIR ANGKUTAN KOTA SAAT Covid-19 Di Simpang Rimbo Kota Jambi.
[19] Soemarwoto, O. (2009). Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Yogyakarta: Gadjah Mada University.
[20] Tubbs, S. L., & Moss, S. (2005). Human Communication: Prinsip-Prinsip Dasar. PT. Remaja Rosdakarya.
[21] [21] Ulber Silalahi. (2009). Metode Penelitian Sosial. Refika Aditama.
[22] Wibawa, S. (1994). Kebijakan Publik. Intermedia Jakarta.
