[1]
W. Said, “WEWENANG MENTERI DALAM NEGERI DAN GUBERNUR DALAM PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PASCA PUTUSAN Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016”, JIP, vol. 2, no. 4, pp. 1073-1086, Aug. 2021.