PENERAPAN COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PELESTARIAN BUDAYA DI DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI DKI JAKARTA

  • Muhammad Yusuf Sulaeman Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
  • Abdal Abdal Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
  • Engkus Engkus Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
Keywords: Collaborative Governance, Stakeholder, Kebudayaan

Abstract

Terjadi penurunan pelestarian kebudayaan yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, sehingga stakeholder yang seharusnya terlibat dalam pelestarian kebudayaan juga menerima dampaknya. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penerapan collaborative governance yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan DKI Jakarta bersama stakeholder lainnya diluar unsur pemerintah dalam pelestarian kebudayaan, Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dengan informan, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses collaborative governance di dinas kebudayaan dki jakarta sudah cukup baik dengan selalu melibatkan stakeholder di setiap kegiatan maupun pertunjukkan seni budaya betawi. Namun dalam proses collaborative governance dilakukan masih belum cukup baik, dengan masih kurangnya komunikasi atau diskusi yang rutin dilakukan oleh dinas kebudayaan dki jakarta bersama stakeholder di luar unsur pemerintah. serta efek pandemi covid-19 yang terjadi menyebabkan banyak kegiatan pelestarian kebudayaan betawi terhenti dan tidak adanya anggaran yang memadai dari pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan pelestarian seni budaya bersama stakeholder lainnya.

References

[1] Keban, T. Y. (2014). Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik (Konsep, Teori dan Isu). Yogyakarta, Grava Media.
[2] Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. Journal Of Public Administration Research and Theory, 18(4), 543–571.
[3] Bingham, L. B. (2010). The Next Generation of Administrative Law : Building the Legal Infrastructure for Collaborative Governance. Wisconsin Law Review, 297.
[4] dinaskebudayaan.jakarta.go.id. (2020). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020. https://dinaskebudayaan.jakarta.go.id/news/2021/10/LAKIP-Disbud-2020-3
[5] Erwanto, H. (2014). Etnis Betawi: Kajian Historis. Jurnal Penelitian Sejarah, 6(1).
[6] Engkus, E. (2018). Perspektif Administrasi Pembangunan: Menuju Ke Arah Konvergentif. JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 8(2), 190-201.
[7] Lai, E. R. (2011). Collaboration: A Literature Review. London. Pearson Publisher.
[8] Liliweri, M. S. (2002). Makna Budaya Dalam Komunikasi Antar Budaya. Yogyakarta, PT LKIS Pelangi Aksara.
[9] Jakarta.bpk. (n.d.). Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi. https://jakarta.bpk.go.id/peraturan-daerah-no-4-tahun-2015-tentang-pelestarian-kebudayaan-betawi/
[10] Purbasari, M. (2010). Indahnya Betawi. Jurnal Humaninora, 1(1).
[11] Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung, CV Alfabeta.
[12] dinaskebudayaan.jakarta.go.id. (2022). Pemprov DKI Usulkan 9 Karya Budaya Betawi Dalam Pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal. https://dinaskebudayaan.jakarta.go.id/news/2022/03/Pemprov-DKI-Usulkan-9-Karya-Budaya-Betawi-Dalam-Pencatatan-Kekayaan-Intelektual-Komunal, diakses tanggal 3 Juni 2022
Published
2022-11-02
How to Cite
Sulaeman, M., Abdal, A., & Engkus, E. (2022). PENERAPAN COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PELESTARIAN BUDAYA DI DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI DKI JAKARTA. Jurnal Inovasi Penelitian, 3(6), 6677-6690. https://doi.org/10.47492/jip.v3i6.2130
Section
Articles