PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN DAN DESENTRALISASI TERHADAP SLACK ANGGARAN DI PEMERINTAHAN KABUPATEN ACEH UTARA

Jamaluddin Jamaluddin; Rahmad Rahmad; Umar Iskandar

doi:10.47492/jip.v1i6.210

Jamaluddin Jamaluddin Prodi Administrasi Bisnis, FISIP Umuslim
Rahmad Rahmad Prodi Administrasi Bisnis, FISIP Umuslim
Umar Iskandar Prodi Administrasi Bisnis, FISIP Umuslim

DOI: https://doi.org/10.47492/jip.v1i6.210

Keywords: Partisipasi Penyusunan Anggaran, Desentralisasi & Slack Anggaran

Abstract

Tujuan penelitian untuk mengetahui Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Desentralisasi Terhadap Slack Anggaran di Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah Nilai R sebesar 0,711 menunjukkan kekuatan hubungan kedua variabel independen (partisipasi penyusunan anggaran dan desentralisasi) secara simultan dengan slack anggaran. Secara simultan kedua variabel independen (partisipasi penyusunan anggaran dan desentralisasi) memiliki hubungan yang kuat dengan slack anggaran pada satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Aceh Utara. Kemudian nilai R-Square sebesar 0,506 atau 50,6 persen menunjukkan bahwa kedua variabel independen yang terdiri dari partisipasi penyusunan anggaran dan desentralisasi secara simultan mampu menerangkan perubahan yang terjadi pada slack anggaran sebesar 50,6 persen. Artinya secara bersama-sama kedua variabel independen (partisipasi penyusunan anggaran dan desentralisasi) memberikan kontribusi atau pengaruh sebesar 50,6% terhadap slack anggaran pada satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Aceh Utara, sisanya 49,4% merupakan pengaruh faktor-faktor lain diluar variabel independen partisipasi penyusunan anggaran dan desentralisasi. Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa partisipasi penyusunan anggaran yang tinggi serta implementasi desentralisasi yang tinggi akan meningkatkan slack anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara

References

[1] Abdul Halim. 2001. Manajemen Keuangan Daerah APBD. Edisi Pertama. Salemba Empat. Jakarta.
[2] Abdul Halim. 2002. Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Pertama, Salemba Empat Jakarta.
[3] Bambang Brodjonegoro, PS. 2009. “Indonesia dan Otonomi Daerah: Antara Kebutuhan dan Kekhawatiran”, dalam KPPOD (Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah), Sewindu Otonomi Daerah: Perspektif Ekonomi, Jakarta.
[4] Bambang Suprasto, H. 2006. Peluang dan Tantangan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja, Buletin Studi Ekonomi, Volume 11 Nomor 3 Tahun 2006.
[5] Bambang Yudoyono. 2001. Otonomi Daerah. Penerbit Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
[6] Belianus Patria Latuheru. 2005. “Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Senjangan Anggaran dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderating” Jurnal Akuntansi & Keuangan, Volume 7 Nomor 2 Hal 117-130.
[7] Darlis, E. 2000. Analisis Pengaruh Komitmen Organisasional dan Ketidakpastian Lingkungan terhadap Hubungan Antara Partisipasi Anggaran dengan Senjangan Anggaran. Tesis. Program Pasca Sarjana UGM: Yogyakarta.
[8] Darlis, Slamet. 2002. Analisis Pengaruh Komitmen Organisasi dan Ketidakpastian Lingkungan terhadap Hubungan antara Partisipasi Anggaran dengan Senjangan Anggaran. Jurnal Riset Akuntansi Indonesia. Vol 5. No.1.
[9] Falikhatun. 2007. Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Budgetary Slack dengan Variabel Pemoderasi Ketidak Pastian Lingkungan dan Kohesivitas Kelompok, Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol 6, No.2, hal 207-221.
[10] Fitriasuri. 2013. Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Senjang Anggaran dengan Variabel Moderat Komitmen Organisasi, Desentralisasi, Ketidakpastian Lingkungan, Jurnal Akuntansi dan Keuangan.
[11] Hafsah. 2005. Pengaruh Asimetri Informasi dan Komitmen Organisasi Terhadap Hubungan Anggaran dengan Kesenjangan Anggaran. Tesis. Universitas Sumatera Utara. Medan
[12] Hansen dan Mowen. 1996. Management Accounting. South Western : Thomson.
[13] Harian Serambi Indonesia. 13 Januari 2012. Bupati Minta Dewan Percepat Sahkan APBK. Halaman 13.
[14] Imam Ghozali. 2005. Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
[15] Indra Bastian. 2001. Akuntansi Sektor Publik di Indonesia. Yogyakarta: BPFE Yoyakarta.
[16] ___________. 2006a. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar, Erlangga. Jakarta.
[17] ___________. 2006. Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia. Salemba Empat. Jakarta
[18] Indra Yuwono B, 1998. “Pengaruh Komitmen Organisasi dan Ketidakpastian Lingkungan Terhadap Hubungan Angara Partisipasi Anggaran dengan Senjangan Anggaran” Jurnal Bisnis dan Akuntansi, Vol. 1: 37-55. April 1999.
[19] Kuncoro, Mudrajad. 2003. Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi, Erlangga, Jakarta.
[20] Mardiasmo. 2002. “Akuntansi Sektor Publik”, Penerbit Andi, Yogyakarta.
[21] _________. 2009. “Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah”, Penerbit Andi, Yogyakarta.
[22] Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah
[23] Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
[24] Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
[25] Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
[26] Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
[27] Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.
[28] Suharsimi Arikunto. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
[29] Sugiyono. 2001. Statistika untuk Penelitian. Bandung. Penerbit: CV. Alfabeta