ANALISIS KINERJA KEUANGAN KABUPATEN DAN KOTA PROVINSI KEPULAUAN RIAU PADA PANDEMI COVID-19
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan kabupaten dan kota pada masa pandemi COVID-19 di Provinsi Kepulauan Riau. Kinerja keuangan kabupaten dan kota diukur dengan menggunakan analisis rasio keuangan daerah. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan data sekunder yaitu berupa laporan realisasi anggaran (LRA) dan laporan keuangan pemerintah (LKPD) tahun anggaran 2020. Pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi yaitu data laporan keuangan diambil pada situs website masing-masing kabupaten dan kota di Provinsi Kepulauan Riau. Setelah data terkumpul, dilakukan pencatatan dan perhitungan menggunakan rasio keuangan daerah yang mencakup rasio kemandirian, rasio aktivitas, rasio pertumbuhan, rasio efektivitas dan rasio efisiensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kabupaten dan kota di Provinsi Kepulauan Riau pada kriteria rasio kemandirian keuangan daerah adalah sedang, pada rasio aktivitas menunjukan belanja operasi lebih diprioritaskan dibandingkan belanja modal, pada rasio pertumbuhan menunjukan setiap kabupaten dan kota mengalami kenaikan dan penurunan, pada kriteria rasio efektifitas menunjukan kabupaten dan kota telah efektif dalam merealisasikan pendapatan di daerahnya dan pada kriteria rasio efisiensi menunjukan sangat efisien. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Kepulauan Riau sudah cukup mampu dalam membiayai kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerahnya serta pengelolaan keuangan sudah cukup efektif dan efisien.
References
[2] BPNB. 2020. Diakses pada https://bnpb.go.id/berita/kasus-positif-covid19-capai-8-607-orang-pasien-sembuh-meningkat-jadi-1-042
[3] Damuri, Y. R. and Hirawan, F. B. 2020. Mengukur Dampak COVID-19 pada Pertumbuhan Ekonomi dan Perdagangan Indonesia
[4] Halim, Abdul and Muhammad Iqbal. 2012. Pengelolaan Keuangan Daerah, UPP STIM YKPN, Yogyakarta
[5] Halim, A. 2014. Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat. Jakarta
[6] Jurmabis. 2016. Jurnal Manajemen dan Bisnis Vol. 6 Universitas Bandar Lampung Fakultas Ekonomi Studi Manajemen. Bandar Lampung
[7] Khusaini. 2018. Pengelolaan Keuangan Daerah. UB Press, Malang
[8] Latif, A., Andriyana, Y., Rosada, H., and Cakra Maulana, A. 2019. Buku Pintar Pengelolaan Keuangan Daerahnand
[9] Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Provinsi Kepulauan Riau
[10] PP No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
[11] PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
[12] Putra, Windhyu. 2018. Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah. Depok: Rajawali Press
[13] Sari, I., Asaari, M., Sefty, I., and Hidayah, N. 2019. Proceeding Seminar Nasional & Call For Papers
[14] Susanto, H. 2014. Analisis Perkembangan Kinerja Keuangan Daerah Dalam Upaya Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Propinsi Nusa Tenggara Barat
[15] UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
[16] UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
[17] Wiyoga, Pandu. 2020. Kasus Positif Korona Pertama di Kepulauan Riau Dikonfirmasi diakses pada https://www.kompas.id/baca/nusantara/2020/03/17/kasus-positif-korona-pertama-di-kepulauan-riau-dikonfirmasi
[18] Yani, Aharapahmad. 2013. Hubungan antara Pemerintah Pusaat dan daerah di Indonesia. Rajawali Pers. Jakarta
Copyright (c) 2022 Jurnal Inovasi Penelitian
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
