PENERAPAN PRINSIP AGILE GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BANDUNG

Nurul Siti Ambia Zahra; Nanang Suparman; Siti Alia

doi:10.47492/jip.v3i5.2057

Nurul Siti Ambia Zahra Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Nanang Suparman Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Siti Alia Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

DOI: https://doi.org/10.47492/jip.v3i5.2057

Keywords: Agile Governance, Pelayanan Publik,Inovasi

Abstract

Pemerintah sebagai wadah untuk memberikan pelayanan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan pemerintahan yang baik dan cepat yaitu Agile Governance. Namun pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan dan kualitas aparatur Disdukcapil belum optimal dan belum memenuhi harapan masyarakat. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan agile governance di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip agile governance sudah cukup baik untuk membantu masyarakat mendapatkan pelayanan yang cepat, namun penerapannya masih belum optimal karena dimensi Human Focused dalam menyediakan ruang pengaduan masyarakat tidak selalu mendapat respon. yang dapat membantu terkait pengaduan yang disampaikan masyarakat sehingga tidak memenuhi harapan masyarakat.

References

Engkus. (2021). KOMUNIKASI KEBIJAKAN PENDAFTARAN PENDUDUK TIDAK PERMANEN MELALUI E-PUNTEN. Penelitian Komunikasi, 24.
[2] Hardani. Ustiawaty, J. A. H. (2017). Buku Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif (Issue April).
[3] Hayat. (2017). Manajemen Pelayanan publik (PT rajagrafindo persada (ed.)).
[4] Hidayat, A., Engkus, E., Suparman, N., Sakti, F. T., & Irmaniar, I. (2018). E-participation Melalui Implementasi Program Pesan Singkat Penduduk (Pesduk). Jurnal Penelitian Komunikasi, 21(2), 187–200. https://doi.org/10.20422/jpk.v21i2.544
[5] Holmqvist, M. (2014). Agility through scenario development and continuous implementation : a global aftermarket logistics case. February. https://doi.org/10.1057/palgrave.ejis.3000602
[6] Huang, P., & Pan, S. L. (2014). Developing information processing capability for operational agility : implications from a Chinese manufacturer. 23(4), 462–480. https://doi.org/10.1057/ejis.2014.4
[7] Jos, A. (2015). Agile Governance Theory.
[8] Konsynski, B. (2010). Architecture and Governance Structure. Information Systems Research, October 2018. https://doi.org/10.2307/23015534
[9] Kurniawan, D. I., Maulana, A., & Wicaksono, I. (2021). Agile Governance Sebagai Bentuk Transformasi Inovasi. Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Jember, 1–9.
[10] Luna, A. J. H. de O., Kruchten, P., & de Moura, H. P. (2015). Agile Governance Theory: conceptual development. May. http://arxiv.org/abs/1505.06701
[11] Mulyadi, D. (2018). Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik. Alfabeta.
[12] Suparman, N., & Mubarok. (2019). Pelayanan Publik Kontemporer. Administrasi Publik FISIP UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
[13] Vernanda, R. (2020). Kesiapan Indonesia Menuju Agile Governance. Konferensi Nasional Ilmu Administrasi 4.0 (KNIA 4.0), 1–6. http://180.250.247.102/conference/index.php/knia/article/view/147
[14] Yanuar, R. M., Mochammad, R., & Pelayanan, Y. I. (2019). Inovasi Pelayanan Publik ( Studi Kasus : Public Safety Center ( PSC ) 119 Kabupaten Bantul Sebagai Layanan Kesehatan dan Kegawatdaruratan ). 04(0274), 1–20.