IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TUGAS OPERASI MILITER SELAIN PERANG DI YON MARHANLAN III DALAM PENAGGULANGAN BANJIR JAKARTA

Tony Kurniawan; Edi Suhardono; Budi Rianto; Sudirman Sudirman; Sri Umiyati

doi:10.47492/jip.v3i3.1930

Tony Kurniawan Universitas Hang Tuah Surabaya
Edi Suhardono Universitas Hang Tuah Surabaya
Budi Rianto Universitas Hang Tuah Surabaya
Sudirman Sudirman Universitas Hang Tuah Surabaya
Sri Umiyati Universitas Hang Tuah Surabaya

DOI: https://doi.org/10.47492/jip.v3i3.1930

Keywords: Implementasi Kebijakan, Bencana Banjir, OMSP, Yonmarhanlan III

Abstract

Batalyon Marinir Pertahanan Pangkalan III/Jakarta atau Yonmarhanlan III/Jakarta adalah satuan pelaksana Pasukan Marinir III yang memiliki tugas pokok menyelenggarakan pertahanan Pangkalan TNI AL serta melaksanakan tugas-tugas lain seperti tugas OMSP dalam rangka mendukung tugas pokok Lantamal III/ Kota Jakarta. Sabagai contoh Potensi bencana yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta yaitu banjir, terdapat 19 titik rawan yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan di Provinsi DKI Jakarta bila banjir datang akan menggenangi wilayah tersebut. Penanganan yang sistematis dari semua instansi dan lembaga terkait termasuk peran Satuan Komando Kewilayahan (Satkowil) seperti Lantamal III melalui Yonharhanlan Jakarta sangat diperlukan dalam rangka menciptakan daerah bebas banjir serta ancaman bencana alam lainnya. Jenis metode penelitian Implementasi Kebijakan Tugas Operasi Militer Selain Perang Di Yonmarhanlan III dalam Penaggulangan Banjir Jakarta yang akan digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan studi kasus. Selanjutnya dijelaskan oleh bahwa pengumpulan oleh peneliti diperoleh dari hasil observasi, dokumentasi, wawancara dan gabungan/ triangulasi. Hasil penelitian ini adalah (1) Yonmarhanlan III Jakarta merupakan salah satu satuan pelaksana yang berada dibawah TNI AL. Dalam pelaksanaan program-program kerja sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing, sehingga menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing) dengan sasaran menurunnya tumpang tindih tugas dan fungsi internal Yonmarhanlan III Jakarta, BNPB dan BPBD serta meningkatnya kapasitas entitas penanganan bencana dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi OMSP dalam penanggulangan banjir di Provinsi DKI Jakarta. (2) Berdasarkan semua pernyataan ke tiga (3) informan dari pihak sipil dan militer di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi faktor pendukung Kerjasama sipil dan militer dalam manajemen penanggulangan bencana banjir di Provinsi DKI Jakarta: (a) Sinergitas dan kerjasama entitas sipil dan militer yang semakin solid dan tanggap dalam bencana banjir. (b) Pemberdayaan sumberdaya Manusia seperti melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan SDM di Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta tentang sinergitas dalam penanggulangan banjir. (c) Pendampingan misalnya pelindungan masyarakat dari dampak bencana dan pemulihan kondisi dari dampak bencana serta adanya pendampingan sosial bagi korban bencana banjir. Berdasarkan pernyataan diatas menjadi faktor penghambat dalam manajemen bencana.. Peneliti menyimpulkan bahwa berdasarkan semua pernyataan informan di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi faktor penghambat Kerjasama sipil dan militer dalam penanggulangan bencana banjir di Provinsi DKI Jakarta: (a) Komunikasi dan koordinasi antara entitas sipil dan militer (b) kendala anggaran dan operasional masih menggunakan sarana/ prasarana tempur (c) Terbatas sarana angkut dan personil yang mengoperasikannya (d) pelatihan saat ini masih bersifat OMP belum dilatih simulasi OMSP penanganan bencana secara khusus serta belum optimal karena dilakukan secara umum dan bukan spesifik terkait kerawanan bencana di setiap daerah. Saran yang disampaikan (1) Untuk menyediakan anggaran khusus yang digunakan untuk mendanai aktifitas OMSP oleh Yonarhanlan III dalam penanggulangan bencana banjir di Provinsi DKI Jakarta. (2) BNPB, BPBD dan Yonmarhanlan III Jakarta semakin memperkuat sinergitas dengan melaksanakan pelatihan penanggulangan bersama antara entitas sipil dan militer

References

[1] Kristiyono, S. Maarif, M. Adnan Madjid, and S. Staf Dan Komando Tni Angkatan Laut Jakarta, “Peran Nyata Pusat Hidro-Oseanografi Tni Angkatan Laut Dalam Penanggulangan Bencana the Indonesian Navy Hydro-Oceanographic Centre Real Role in Disaster Management,” J. Pertahanan Bela Negara, vol. Vol 11 No, no. 1, 2021.
[2] Pemprov DKI Jakarta, “Data Banjir DKI Jakarta Lintas Tahun 2014 - 2020,” 2020. https://pantaubanjir.jakarta.go.id/data-banjir-lintas-tahun (accessed Jul. 12, 2022).
[3] B. A. Nugraha, I. D. K. K. Widana, Wilopo, R. Hidayat, and S. K. Sakti, “Peran Pangkalan TNI AL Balikpapan Dalam Penanggulangan Bencana Alam Di Wilayah Kerjanya,” Nusant. J. Ilmu Pengetah. Sos., vol. 7, no. 2, pp. 352–360, 2020.
[4] S. P. Nugroho, Suprapto, and T. S. Pandanwangi, “Kerjasama Sipil-Militer Dalam Penanggulangan Bencana (Studi Kasus Tanggap Darurat Banjir Jakarta 2013, 2014, 2015),” J. Dialog Penanggulangan Bencana, vol. 7, no. 2, pp. 103–110, 2016.
[5] A. Subarsono, Analisis Kebijakan Publik : Konpep Teori Dan Aplikasi, vol. 2, no. 9. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
[6] A. D. Lukman Yudho Prakoso, “Implementation Study of Public Policies, Synergity of Policy for Defense Area and National Area Spatial in Grati Pasuruan,” Public Policy Adm. Res., 2019, doi: 10.7176/ppar/9-11-04.
[7] G. C. Edwards, Implementing Public Policy., vol. 98, no. 1. Texas: Congressional Quarterly Press, 1983.
[8] I. Subiyantoro, “Selayang Pandang tentang Bencana,” J. Dialog Penanggulangan Bencana, vol. 1 nomor 1, pp. 43–46, 2010.
[9] W. D. Iwan et al., Mitigation emerges as major strategy for reducing losses caused by natural disasters board on natural disasters, vol. 284, no. 5422. 1999.
[10] Sekretaris Negara Republik Indonesia, Undang Undang No 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, vol. 113, no. 1. 2004, pp. 1–42.
[11] R. S. Arto, L. Y. Prakoso, and D. Sianturi, “Strategi Pertahanan Laut Indonesia dalam Perspektif Maritim Menghadapi Globalisasi,” Strateg. Pertahanan Laut, vol. 5, no. 2, pp. 65–86, 2019.
[12] T. Hermawan, L. Y. Prakoso, and D. Sianturi, “Strategi Pertahanan Laut dalam Analisa Dampak dan Upaya Pemerintah Mengamankan ALur Laut Kepulauan Indonesia,” Strateg. Pertahanan Laut, vol. 6, no. 3, pp. 273–296, 2020.
[13] Y. Listiyono, L. Y. Prakoso, and D. Sianturi, “Strategi Pertahanan Laut dalam Pengamanan Alur Laut Kepulauan Indonesia untuk Mewujudkan Keamanan Maritim dan Mempertahankan Kedaulatan Indonesia,” Strateg. Pertahanan Laut, vol. 5, no. 3, pp. 103–116, 2019.
[14] Nanto Nurhuda, J. Widjayanto, and L. Y. Prakoso, “Strategi Mencegah Munculnya Ekses Negatif Paska Pembentukan Komponen Cadangan di Indonesia,” J. Inov. Penelit., vol. 1 No 11, no. April 2021, pp. 2523–2535, 2021, [Online]. Available: https://stp-mataram.e-journal.id/JIP/article/view/516/433.
[15] S. Subekti, “Implementasi Kebijakan Tugas Perbantuan Tni Kepada Polri Di Wilayah Dki Jakarta Dalam Era Otonomi Daerah : Studi Kasus Tugas Perbantuan Oleh Kodam Jaya,” J. Pertahanan Bela Negara, vol. 4, no. 1, 2014, doi: 10.33172/jpbh.v4i1.320.
[16] T. & dkk Yuwono, “RANCANG BANGUN DETEKSI DINI BAHAYA BANJIR. Seminar Nasional ke 8, pp.156–160.,” 2013.
[17] J. W. Creswell and J. D. Creswell, Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Sage publications, 2017.
[18] P. D. Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D. Bandung: CV. Alfabeta, 2017.
[19] A. Dipua, L. Y. Prakoso, and D. R. Nurdiansyah, “Analysis of Defense Strategy Policies in Dealing With the Potential Negative Impacts of the South China Sea Conflict,” J. Pertahanan Media Inf. ttg Kaji. Strateg. Pertahanan yang Mengedepankan Identity, Nasionalism Integr., vol. 7, no. 1, p. 89, 2021, doi: 10.33172/jp.v7i1.860.
[20] N. M. Fortin and T. Lemieux, “Institutional Changes and Rising Wage Inequality: Is There a Linkage?,” J. Econ. Perspect., vol. 11, no. 2, pp. 75–96, 1997, doi: 10.1257/jep.11.2.75.
[21] L. Y. Prakoso et al., “Analysis Public Policy Of Defence Strategy,” J. Leg. Ethical Regul. Issues, vol. 24, no. Special Issue 1, pp. 1–9, 2021.
[22] R. Nugroho, Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2003.
[23] A. Dipua, R. Hermawa, D. Puspitawati, N. Harahap, D. R. Nurdiansyah, and L. Y. Prakoso, “An Analysis Of The South China Sea Conflict: Indonesia’s Perspectives, Contexts And Recommendations,” PalArch’s J. Archaeol. Egypt/Egyptology, vol. 17, no. 4, pp. 976–990, 2020.
[24] E. Palupi et al., “Sea Defense Strategy Strengthening Through Improving The Readiness of Indonesian Naval Vessel Crew (Study: The Health Office of 1st Fleet Command),” J. Soc. Polit. Sci., vol. 4, no. 1, 2021, doi: 10.31014/aior.1991.04.01.266.
[25] G. Salim et al., “Analysis of allometric growth and condition index of tiger shrimp (Penaeus monodon) in Juata Laut Waters and Fishpond, Tarakan (Indonesia),” IOP Conf. Ser. Earth Environ. Sci., vol. 564, no. 1, 2020, doi: 10.1088/1755-1315/564/1/012010.
[26] B. P. Iin Aryani Maria Susana Yudianti, Zainal Muhtar, Adib Hermawan, Lukman yudho Prakoso, “Description Moral Leadership of School, Based on Religion, Philosophy, Psychology, and Sociology. International Journal of Research and Innovation in Social Science (IJRISS), 5(International Journal of Research and In), 253–256.,” Int. J. Res. Innov. Soc. Sci., 2021.
[27] M. E. Junaidi and L. Y. Prakoso, “Pancasila as the Basis for Indonesia’s Universal Defense,” J. Soc. Polit. Sci., vol. 4, no. 2, 2021, doi: 10.31014/aior.1991.04.02.283.