SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PERENCANAAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Rhandu Inzany; Ivan Yulivan; Guntur Eko Saputro; Suwito Suwito; Susilo Adi Purwantoro; Kasih Prihantoro

doi:10.47492/jip.v2i10.1462

Rhandu Inzany Prodi Ekonomi Pertahanan, Fakultas Manajemen Pertahanan, Universitas Pertahanan RI
Ivan Yulivan Prodi Ekonomi Pertahanan, Fakultas Manajemen Pertahanan, Universitas Pertahanan RI
Guntur Eko Saputro Prodi Ekonomi Pertahanan, Fakultas Manajemen Pertahanan, Universitas Pertahanan RI
Suwito Suwito Prodi Ekonomi Pertahanan, Fakultas Manajemen Pertahanan, Universitas Pertahanan RI
Susilo Adi Purwantoro Prodi Ekonomi Pertahanan, Fakultas Manajemen Pertahanan, Universitas Pertahanan RI
Kasih Prihantoro Prodi Ekonomi Pertahanan, Fakultas Manajemen Pertahanan, Universitas Pertahanan RI

DOI: https://doi.org/10.47492/jip.v2i10.1462

Keywords: Transformasi Birokrasi, Nirmiliter, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, E-Governance

Abstract

Perkembangan lingkungan strategis saat ini berdampak kepada munculnya ancaman factual dan potensial terhadap pertahanan negara, adanya Pandemi Covid-19 dan perang antara Rusia dan Ukraini harus dapat diantisipasi secara nasional oleh Indonesia. Ketidakstabilan di bidang ekonomi khususnya penganggaran APBD akan mempengaruhi pertahanan bidang nirmiliter dan berimplikasi terhadap negara. Pemerintah daerah sebagai salah satu unsur utama dalam pertahanan nirmiliter, karena ancaman yang terjadi memang bermain pada ranah intagible serta dapat membahayakan sistem keamanan nasional yang terancam. Dengan Transformasi birokrasi pemerintahan di laksanakan dalam rangka regenerasi sistem pemerintahan agar dapat berjalan responsif terhadap perubahan yang terjadi khususnya teknologi. Governance hadir menjadi pilihan utama, terutama dalam mengkolaborasikan tiga pilar utama penentu kebijakan, yaitu government, private sector, dan civil society. Untuk memudahkan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah dalam rangka keterbukaan informasi, hadirlah Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung dalam keterbukaan informasi satu data dan satu sistem untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah demi terciptanya Transformasi Birokrasi yang efektif dan efisien. Penelitian ini bertujuan untuk upaya mewujudkan transformasi birokrasi APBD yang diselenggarakan pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam rangka pertahanana nirmiliter. Maka dari teori yang dikemukakan oleh George C. Edwards III tentang adanya 4 faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi dengan penelitian ini menganggap dapat menggambarkan masalah yang terjadi pada Implementasi Transformasi Birokrasi Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Rangka Pertahanan Nirmiliter. Penelitian ini adalah analis data kualitatif dengan metode deskriptif dan melalui pendekatan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya non manusia yang meliputi sarana prasarana dan dana penunjang terjadi permasalahan sehingga sangat diperlukan menambah daya dukung untuk meningkatkan keberhasilan organisasi.

References

[1] A.H Rahadian. 2019. “Jurnal Revitalisasi Birokrasi melalui Transformasi Birokrasi Menuju E-Governance pada era Revolusi Industri 4.0” Prosiding Seminar Stiami Volume 6, No.1, Februari 2019
[2] Agostino. (2006). Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn.
[3] Bevier, Mark (2007),Governance, pada: Bevier, Mark (ed.), Encyclopedia of Governance, Vol. I, Los Angeles: Sage Publication.
[4] Bryman and Bell. (2003). Busisess Research Methods. Oxford University Press.
[5] Citta Nadya Celine Wurara, Alfon Kimbal dan Neni Kumayas.2020. “Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kota Manado”Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volume 2 No.5 tahun 2020
[6] Dipua, A., Harahap, N., Puspitawati, D., Aminuddin, F., Prakoso, L. Y., Brawijaya, U., & Pertahanan, U. (2021). Sea Defense Strategy the Indonesian Navy in Dealing with the South China Sea Conflict. Italienisch, 11(2), 120–126. https://doi.org/https://doi.org/10.1115/italienisch.v11i2.103
[7] Dipua, A., Hermawa, R., Puspitawati, D., Harahap, N., Nurdiansyah, D. R., & Prakoso, L. Y. (2020). AN ANALYSIS OF THE SOUTH CHINA SEA CONFLICT: INDONESIA’S PERSPECTIVES, CONTEXTS AND RECOMMENDATIONS. PalArch’s Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology, 17(4), 976–990.
[8] Edward III, George C. (1980). Penerapan Kebijakan Publik. Washington DC. Husaini, Usman. 2009. Metodologi Penelitiam Sosial. Jakarta: Bumi Aksara.
[9] Gronlund, Ake (2007), Electronic Government, pada: Anttiroiko, AriVeiko and Matti Malkia (eds.), Encyclopedia of Digital Government, Volume I, Hershey: Idea Group Reference.
[10] Guntur Eko Saputro.Meirnaldi.2021. “Pengaruh Stabilitas Makro Ekonomi, Stabilitas Keamanan dan Pertumbuhan Industri Strategis Terhadap Pertumbuhan Ekonomi” Jurnal Ekonomi. Vol 23 Nomor 1, februari 2021.
[11] Guntur keo Saputro.Herlina Tarigan. Deni Dadang Ahmad Rajab.2021 “He Role Of Defense Economic In Economic Growth” Jurnal Pertahanan. Vol 7 Nomor 2,August 2021.
[12] Indonesia. Vol.12 N0.1. Jurnal Paradigma Ekonomika.
[13] Indrawan, Jerry. 2015. Studi Strategi dan Keamanan. Depok: Nadi Pustaka.
[14] Informasi Pemerintah Kabupaten KAUR. Informasi Pemerintah Kabupaten KAUR (Vol. 1).
[15] Jubaedah, J; Yulivan, I; Hadi, ARA; ,"The influence of financial performance, capital structure and macroeconomic factors on firm’s value–evidence from textile companies at Indonesia stock exchange",Applied Finance and Accounting,2,2,18-29,2016,
[16] Kabupaten Paser. 4(1), 47–54
[17] Kasih Prihantoro Zakariya, Lukman Yudho Prakoso, Ratna Damayanti, A. D. (2019). Public Policy Analysis of Defense Areas and Defense Area Plan In Grati Pasuruan. The 3th Indonesia International Defense Sciense Seminar, 2(Universitas Pertahanan), 483–490
[18] Kaur, B. K. D. K. (2008). Master Plan Teknologi.
[19] Kementerian Dalam Negeri, 2021
[20] Kurniawan, A. (2021). Menko Airlangga Ungkap Enam Stimulus Bangkitkan UMKM. Retrived 15 September 2021, from: https://ekbis.sindonews.com/read/362958/34/menko-airlangga-ungkap-enam-stimulus-bangkitkan-umkm-1615579390
[21] Kurniawan, Arief; Yulivan, Ivan; Jubaedah, Jubaedah; ,Pengaruh Learning Organization dan Innovation Strategy Terhadap Daya Saing Bawang Putih Di Kabupaten Temanggung,JSHP: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan,4,2,93-112,2020,
[22] Muhammad Irfan Nasution. Nurwani. 2021. “Analis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan” Jurnal Akutansi dan Keuangan. Vol.9 Nomor 2, Agustus 2021.
[23] Nataniel, D., & Hatta, H. R. (2009). Perancangan
[24] Prakoso, L. Y., Salim, G., Indarjo, A., & Yusriadi. (2021). IMPLEMENTATION OF THE DÉFENSE PUBLIC POLICY DEFEND THE STATE IN INDONESIAN UNIVERSITIES. Academy of Strategic Management Journal, 20(2), 1–8. https://www.abacademies.org/articles/implementation-of-the-dfense-public-policy-defend-the-state-in-indonesian-universities.pdf
[25] Pramono, B., & Prakoso, L. Y. (2021). Political Policy for the Papuan Issue in the Context of National Defense. ITALENISCH, 11(2), 271–275. http://italienisch.nl/index.php/VerlagSauerlander/article/view/118
[26] Rayambong Sumuang Sitohang, Kariono. 2015.“Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Dairi” Jurnal Administrasi Public, Jap Vo.6 No.2
[27] Rianto, R., Prihantoro, K., Suhirwan, S., Santosa, A. I., Pramono, B., Saputro, G. E., & Prakoso, L. Y. (2021). KEBIJAKAN PUBLIK DESA WISATA SOLUSI EKONOMI DI MASA PANDEMI COVID-19 UNTUK MENDUKUNG EKONOMI PERTAHANAN. Jurnal Inovasi Penelitian, 2(5), 1441–1450.
[28] Rifqi, M., & Prakoso, L. Y. (2020). Policy Implementation In Handling Transnational Crimes In Indonesian Sea Borders. 1st International Conference of Business and Social Sciences, 2020.
[29] Risahdi, M., Jaddawi, M., Henny, A., Prakoso, L. Y., Martani, W. R., Muhammad Risahdi, Murtir Jaddawi, Mansyur ., Andi Henny, Lukman Yudho Prakoso, & Wuri Retno Martani. (2020). Ambiguous Policy on Securing the Vital Objects of The Indonesian Armed Forces in East Java. Public Policy and Administration Research, 10(1), 52–56. https://doi.org/10.7176/ppar/10-1-08
[30] Winarno, Budi (2007). Kebijakan Publik Teori dan Proses. Jakarta : Media Pressindo