POLA OPERASI KEAMANAN LAUT DIPERAIRAN KEPUALAUAN INDONESIA
Mirza- POLA OPERASI KEAMANAN LAUT DIPERAIRAN KEPUALAUAN INDONESIA
Abstract
Dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia, khususnya dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan sesuai UU No. 32, sudah seharusnya Badan Keamanan Laut Indonesia melaksanakan tugas tersebut. BAKAMLA (Badan Keamanan Laut) merupakan revitalisasi dan penguatan kapasitas kelembagaan dari Badan Koordinasi Keamanan Laut. Dalam melaksanakan operasinya, BAKAMLA memerlukan pola pelaksanaan operasi bersama keamanan laut melalui Gelar Kekuatan Operasi Bersama keamanan laut yang selama ini dilakukan. Pelaksanaan gelar operasi tersebut perlu dikaji atau ditelaah, salah satunya dalam hal kesesuaian dengan jumlah kejadian kejahatan di laut yang semakin marak terjadi di wilayah perairan yurisdiksi Indonesia. Jenis-jenis pelanggaran dan kejahatan itu meliputi, pelanggaran atau tindak pidana di laut.
References
2. Aryani C. Mendorong Lahirnya RUU Keamanan Laut dalam Penguatan Sistem Keamanan Laut Nasional. J Pembang Huk Indones. 2021;3(2):155-173. doi:10.14710/JPHI.V3I2.155-173
3. Iswardhana MR, Adi W, Chotimah HC. Strategi Keamanan Laut Pemerintah Indonesia Untuk Menjaga Keamanan Maritim. Nusant J Ilmu Pengetah Sos. 2021;8(6):1406-1428. doi:10.31604/JIPS.V8I6.2021.1406-1428
4. Azis NA, R LTS, Hardiwinoto S, et al. Indonesia adalah salah satu Negara laut yang cukup unik yang digunakan akan dibarengi oleh masalah yang sama Indonesia serta dibarengi pula dengan niat membangun Indonesia menjadi poros maritim dunia , maka Indonesia Presiden Nomor 81 Tahun 2005 secara je. 2016;5:1-13.
5. Wulansari EM. Penegakan Hukum Di Laut Dengan Sistem Single Agency Multy Tasks. In: Media Pembinaan Hukum Nasional. ; 2014:1-6.
6. Siahaan lestari yosefin, Sarswati R, Soemarmi amiek. Kajian Yuridis Terhadap Kedudukan Kementeriankelautan Dan Perikanan Dalam Meledakkan Kapal Asing Yang Melakukan Penangkapan Ikan Secara Ilegal Di Perairan Indonesia. Diponegoro Law J. 2017;6(2):1-8.
7. Palupi DA. The Role of BAKAMLA in Law Enforcement in Indonesian Waters and Indonesian Jurisdiction. Published online April 5, 2019. doi:10.2991/SORES-18.2019.41
8. Ansori, Ikhsanudin AH, Suhardono E. Sinergi BAKAMLA Dengan Tni Al Guna Penanggulangan Tindak Pidana Di Laut Dalam Rangka Penegakan Hukum . J Strateg Pertahanan Laut. 2017;3(3):47-68.
9. Broohm D. Maritime Security Governance: A New Strategy Management To Avoid Piracy In The Gog And Its Legal Guarantee. Adv Soc Sci Res J. 2021;8(10):405-437. doi:10.14738/ASSRJ.810.11138
10. Bateman S. Maritime security governance in the Indian Ocean region. J Indian Ocean Reg. 2016;12(1):5-23. doi:10.1080/19480881.2016.1138709
11. Arletiko T. Penegakan Hukum Di Perairan Indonesia Oleh Badan Keamanan Laut Menurut Uu No. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan. LEX Soc. 2017;5(10).doi:10.35796/LES.V5I10.18494
12. R. Munaf D, Sulistyaningtyas T. Kajian Sistem Operasi Tersinergi BAKAMLA Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan. J Sosioteknologi. 2015;14(3):273-288. doi:10.5614/SOSTEK.ITBJ.2015.14.3.6
13. Adipta IKDS. Sistem Informasi Pendataan Kapal Pada BAKAMLA Menggunakan Framework Laravel. Published online 2020.
14. Ramadhan A. Tinjauan Yuridis Peran Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) Dalam Menjaga Keamanan Laut Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan. Published online 2020.
15. Charo AM. Role of Maritime Policies and Strategies in Shaping the Maritime Security Threats in Kenya. African J Empir Res. 2021;2(1):115-131. doi:10.51867/AJER.V2I1.18
Copyright (c) 2022 Jurnal Inovasi Penelitian
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
