KAPASITAS PEMERINTAH DAERAH DALAM PENETAPAN KAWASAN TANPA ROKOK DI KOTA SUKABUMI

Gheni Noviar Afghani; Dine Meigawati; Yana Fajar Basori

doi:10.47492/jip.v2i11.1402

Gheni Noviar Afghani Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sukabumi
Dine Meigawati Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sukabumi
Yana Fajar Basori Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sukabumi

DOI: https://doi.org/10.47492/jip.v2i11.1402

Keywords: Kapasitas Kebijakan, Pemerintah Daerah, Kawasan Tanpa Rokok

Abstract

Untuk memberikan perlindungan kesehatan dari bahaya asap rokok dan memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat, Pemerintah Kota Sukabumi menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Tetapi, kenyataannya masyarakat masih merokok pada kawasan yang sudah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok. Dari fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kapasitas pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan KTR karena dari perspektif kapasitas kebijakan memungkinkan untuk memahami lebih baik mengapa hasil kebijakan belum optimal. Teori yang digunakan sebagai bahan analisis adalah teori Kapasitas Kebijakan yang dikemukakan oleh Wu, Ramesh dan Howlett (2015). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa kapasitas pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan KTR sudah mumpuni.

References

Anderson, James A. (1975). Public Policy Making: Basic Concept in Political Sciences. New York: Praeger University Series.
[2] Creswell, W. John. (2016). Research Design Edisi 4. Terjemahan Ahmad Fawaid dan Rianayati K.P. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
[3] Chandler, Ralph C dan Plano, Jack C. (1988). The Public Administration Dictionary. Canada: John Wiley Sons Inc.
[4] Fellegi, Ivan P. (1996). Strengthening our Policy Capacity. Report of the Task Force on Strengthening the Policy Capacity of the Federal Government. Ottawa: Deputy Minister Task Forces
[5] Henry, Nicholas. (1988). Administrasi Negara: Dan Masalah-masalah Kenegaraan. Terjemahan Luciana D. Lontoh. Jakarta: Rajawali Press.
[6] Howlett, Michael dan Ramesh, M. (1995). Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems. Toronto : Oxford University Press.
[7] Ibrahim, Amin. (2007). Pokok-pokok Administrasi Publik dan Implementasinya. Bandung: Refika Aditama.
[8] Nugroho, Riant. (2020). Public Policy. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
[9] Painter, Martin dan Pierre, Jon. (2005). Challenges to State Policy Capacity : Global Trends and Comparative Perspectives. London : Palgrave Macmillan.
[10] Wu, Xun. Howlett, Michael. dan Ramesh, M. (2018). Policy Capacity and Governance: Assessing Governmental Competences and Capabilities in Theory and Practice. London: Palgrave Macmillan

[11] Cohen, Wesley M & Levinthal, Daniel A. (1990). Absorptive Capacity: A New Perspective on Learning and Innovation. Administrative Science Quarterly, Vol 35, No. 1, 128-152
[12] Howlett, Michael & Mukherjee, Ishani. (2014). Policy Design and Non-Design: Towards a Spectrum of Policy Formulation Types. Politics and Governance, Volume 2, Issue 2, 57-71
[13] Maulidya, Riva Y. (2018). Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) pada Angkutan Umum di Kota Sukabumi (Studi Kasus Angkutan Kota, Trayek Pasar Ramayana-Terminal Jubleg). Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, Volume 27, No. 2, 170-178
[14] Wu, Xun. Ramesh, M, Howlett, Michael. (2015). Policy Capacity: A Conceptual Framework for Understanding Policy Competences and Capabilities. Policy and Society, Volume 34, 165-171
[15] Undang-undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140)
[16] Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2013 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 278)
[17] Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2014 Nomor 3)